Oleh: Moh. Ilyas
Tiga hari terakhir, Jakarta gempar dengan demonstrasi penolakan terhadap Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Namun yang lebih gempar adalah 'perang dingin' antara Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, menyikapi penolakan demonstran tersebut.
Tak tanggung-tanggung, mantan Bupati Belitung Timur ini meminta Gamawan Fauzi belajar lagi konstitusi. Pernyataan ini terlontar karena Gamawan meminta Pemprov DKI mengevaluasi penetapan Susan sebagai Lurah Lenteng Agung. Menanggapi itu, Ahok bilang, "Menurut saya, Mendagri perlu belajar tentang konstitusi. Ini negara Pancasila. Bukan ditentukan oleh orang tolak, tidak tolak."
Bak berbalas pantun, Gamawan pun menanggapi pernyataan Ahok dengan serius. Ia menyebut Ahok merupakan sosok yang pongah.
"Saya kecewa atas kepongahan (kesombongan) Ahok, yang dengan membaca berita keliru menyuruh saya belajar UUD. Saya 10 tahun jadi Bupati (Solok), lima tahun jadi Gubernur (Sumbar) dan empat tahun jadi Mendagri. Sementara dia (Ahok) hanya lebih sedikit satu tahun jadi Bupati di Belitung, tapi sombongnya minta ampun," kata Gamawan.
Fenomena Ahok
Ahok telah menjadi fenomena tersendiri. Di balik ketegasannya dalam memimpin DKI, bahasanya yang lantang, keras, dan blak-blakan yang tak jarang membuat telinga panas, menjadi ciri khas tersendiri.
Secara umum memang bukan kali ini saja orang nomor 2 di DKI ini 'bertikai' dengan orang lain lantaran ucapannya yang pedas. Sejak dilantik medio Oktober 2013, komentar-komentarnya terus kontroversial dan membuat orang tersinggung. Misalnya pertikaian dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang membentuk Panitia Khusus Mass Rapit Transit dan Pansus Monorel. DPRD menganggap pembentukan Pansus sangat penting agar dua proyek transportasi massal di Ibu Kota itu dapat terlaksana dengan baik.
Tapi apa yang terjadi? Ahok tiba-tiba menganggap pembuatan Pansus itu hanya untuk mencari uang. Ia berkomentar, "Bagus, DPRD kan sukanya Pansus. Ya kan biar dapat honor Pansus. Pansus ada honor kan?"
Belum selesai soal ini, komentar Ahok kembali membuat pendengarnya panas-dingin. Kali ini obyek komentarnya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana yang akrab disapa dengan panggilan H. Lulung. Dalam menyikapi soal PKL di Tanah Abang, Ahok menyebut H. Lulung tidak tahu Peraturan Daerah.
"Lulung itu kan nggak ngerti peraturan Perda. Ngerti nggak sih waktu Perda itu dia yang bikin sama kami. Secara tidak langsung dia sendiri menyatakan ketidak pantasan dia sebagai Wakil DPRD DKI. Gimana kalau DPRD nya saja nggak ngerti Perda, apalagi yang melanggar Perda," kata Ahok, Juli lalu. Pernyataan ini sempat memanas dan keduanya juga sempat bersitegang.
Fenomena di atas menunjukkan bahwa sekadar tegas tidak cukup bagi seorang pemimpin. Ketegasan sikap ini harus diiringi dengan penyampaian dan pola komunikasi yang baik. Ide-ide Ahok boleh saja cemerlang dalam membangun DKI. Hanya saja jika pola komunikasi yang dibangun seperti itu, dalam arti mengedepankan emosionalitas, maka ia akan mudah memutus substansi ide yang digulirkan. Dengan kata lain, masyarakat menjadi unmotivated dan cenderung tidak care terhadap idenya, karena komunikasi yang digunakan. Apalagi dalam banyak contoh, Ahok cenderung terjebak pada perdebatan personal. Ia memojokkan individu tertentu dalam upaya menjustifikasi ide yang dianggapnya benar. Akibatnya tercipta friksi-friksi yang tidak lagi berbicara gagasan, tetapi mengarah pada kebencian personal.
Komunikasi Pemimpin
Menjadi pemimpin, memang, tidak seindah dan semudah yang kita pikirkan. Di pundaknya terdapat jutaan beban sekaligus amanah orang-orang yang dipimpinnya. Tugas pemimpin, dalam situasi apapun adalah bagaimana menjalankan amanah itu dengan sebaik mungkin.
Tentu saja untuk menjalankan amanah ini membutuhkan piranti, dan di antara piranti yang utama adalah komunikasi. Komunikasi urgen karena menjadi semacam 'jembatan' bagi pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Bila pemimpin gagal membangun komunikasi yang baik dan sesuai dengan lingkungan orang-orang yang dipimpinnya, bisa dipastikan ide-ide kepemimpinannya akan sulit diterima, bahkan ditolak.
Dalam ilmu komunikasi politik, kita mengenal Teori Empati dan Teori Homofili. Dalam teori ini, seorang pemimpin dituntut untuk mampu menyesuaikan suasana pikirannya dengan alam pikiran khalayak. Selain itu, komunikasi juga didasarkan pada kesamaan (homofili) yang dipandang lebih efektif ketimbang oleh ketidaksamaan derajat, ras, agama, ideologi, simbol politik, dan seterusnya. Dengan begitu, komunikasi perlu disandarkan pada situasi tertentu sesuai dengan alam atau lingkungan di sekitar kita.
Penyesuaian ini tentu dalam upaya menyampaikan hakikat dari komunikasi itu sendiri sebagai "transfer of information". Seorang pemimpin yang tidak bisa mengalirkan ide-idenya kepada publik dengan cara yang diinginkan mereka, sesungguhnya pemimpin tersebut telah gagal melakukan komunikasi politik. Pandangan ini bila kita merujuk pada konsep dari Everett M. Rogers yang menyebut komunikasi sebagai proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka; atau konsep dari Harold Lasswell yang menyebut komunikasi dengan "Who Says What In Which Channel to Whom With What Effect?" atau siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana?
Maka, komunikasi telah menjadi tantangan pertama sekaligus utama bagi Ahok maupun pemimpin-pemimpin lainnya jika ingin mencapai sukses. Komunikasi yang baik adalah yang dapat mengalirkan ide, usulan, saran, bahkan perintah yang bisa direnungkan dan dijalankan oleh orang-orang yang dipimpinnya, sehingga bisa menghasilkan perubahan. Sikap tegas adalah keharusan bagi pemimpin, tetapi sikap itu saja tidak cukup, jika tidak disertai kearifan dan pola komunikasi yang bisa diterima oleh orang-orang yang dipimpinnya, tanpa ada yang tersakiti.
* Tulisan ini dimuat sebagai Tajuk di portal online, Sayangi.com, pada Senin, 30 September 2013 18:25
Tiga hari terakhir, Jakarta gempar dengan demonstrasi penolakan terhadap Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Namun yang lebih gempar adalah 'perang dingin' antara Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, menyikapi penolakan demonstran tersebut.
Tak tanggung-tanggung, mantan Bupati Belitung Timur ini meminta Gamawan Fauzi belajar lagi konstitusi. Pernyataan ini terlontar karena Gamawan meminta Pemprov DKI mengevaluasi penetapan Susan sebagai Lurah Lenteng Agung. Menanggapi itu, Ahok bilang, "Menurut saya, Mendagri perlu belajar tentang konstitusi. Ini negara Pancasila. Bukan ditentukan oleh orang tolak, tidak tolak."
Bak berbalas pantun, Gamawan pun menanggapi pernyataan Ahok dengan serius. Ia menyebut Ahok merupakan sosok yang pongah.
"Saya kecewa atas kepongahan (kesombongan) Ahok, yang dengan membaca berita keliru menyuruh saya belajar UUD. Saya 10 tahun jadi Bupati (Solok), lima tahun jadi Gubernur (Sumbar) dan empat tahun jadi Mendagri. Sementara dia (Ahok) hanya lebih sedikit satu tahun jadi Bupati di Belitung, tapi sombongnya minta ampun," kata Gamawan.
Fenomena Ahok
Ahok telah menjadi fenomena tersendiri. Di balik ketegasannya dalam memimpin DKI, bahasanya yang lantang, keras, dan blak-blakan yang tak jarang membuat telinga panas, menjadi ciri khas tersendiri.
Secara umum memang bukan kali ini saja orang nomor 2 di DKI ini 'bertikai' dengan orang lain lantaran ucapannya yang pedas. Sejak dilantik medio Oktober 2013, komentar-komentarnya terus kontroversial dan membuat orang tersinggung. Misalnya pertikaian dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang membentuk Panitia Khusus Mass Rapit Transit dan Pansus Monorel. DPRD menganggap pembentukan Pansus sangat penting agar dua proyek transportasi massal di Ibu Kota itu dapat terlaksana dengan baik.
Tapi apa yang terjadi? Ahok tiba-tiba menganggap pembuatan Pansus itu hanya untuk mencari uang. Ia berkomentar, "Bagus, DPRD kan sukanya Pansus. Ya kan biar dapat honor Pansus. Pansus ada honor kan?"
Belum selesai soal ini, komentar Ahok kembali membuat pendengarnya panas-dingin. Kali ini obyek komentarnya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana yang akrab disapa dengan panggilan H. Lulung. Dalam menyikapi soal PKL di Tanah Abang, Ahok menyebut H. Lulung tidak tahu Peraturan Daerah.
"Lulung itu kan nggak ngerti peraturan Perda. Ngerti nggak sih waktu Perda itu dia yang bikin sama kami. Secara tidak langsung dia sendiri menyatakan ketidak pantasan dia sebagai Wakil DPRD DKI. Gimana kalau DPRD nya saja nggak ngerti Perda, apalagi yang melanggar Perda," kata Ahok, Juli lalu. Pernyataan ini sempat memanas dan keduanya juga sempat bersitegang.
Fenomena di atas menunjukkan bahwa sekadar tegas tidak cukup bagi seorang pemimpin. Ketegasan sikap ini harus diiringi dengan penyampaian dan pola komunikasi yang baik. Ide-ide Ahok boleh saja cemerlang dalam membangun DKI. Hanya saja jika pola komunikasi yang dibangun seperti itu, dalam arti mengedepankan emosionalitas, maka ia akan mudah memutus substansi ide yang digulirkan. Dengan kata lain, masyarakat menjadi unmotivated dan cenderung tidak care terhadap idenya, karena komunikasi yang digunakan. Apalagi dalam banyak contoh, Ahok cenderung terjebak pada perdebatan personal. Ia memojokkan individu tertentu dalam upaya menjustifikasi ide yang dianggapnya benar. Akibatnya tercipta friksi-friksi yang tidak lagi berbicara gagasan, tetapi mengarah pada kebencian personal.
Komunikasi Pemimpin
Menjadi pemimpin, memang, tidak seindah dan semudah yang kita pikirkan. Di pundaknya terdapat jutaan beban sekaligus amanah orang-orang yang dipimpinnya. Tugas pemimpin, dalam situasi apapun adalah bagaimana menjalankan amanah itu dengan sebaik mungkin.
Tentu saja untuk menjalankan amanah ini membutuhkan piranti, dan di antara piranti yang utama adalah komunikasi. Komunikasi urgen karena menjadi semacam 'jembatan' bagi pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Bila pemimpin gagal membangun komunikasi yang baik dan sesuai dengan lingkungan orang-orang yang dipimpinnya, bisa dipastikan ide-ide kepemimpinannya akan sulit diterima, bahkan ditolak.
Dalam ilmu komunikasi politik, kita mengenal Teori Empati dan Teori Homofili. Dalam teori ini, seorang pemimpin dituntut untuk mampu menyesuaikan suasana pikirannya dengan alam pikiran khalayak. Selain itu, komunikasi juga didasarkan pada kesamaan (homofili) yang dipandang lebih efektif ketimbang oleh ketidaksamaan derajat, ras, agama, ideologi, simbol politik, dan seterusnya. Dengan begitu, komunikasi perlu disandarkan pada situasi tertentu sesuai dengan alam atau lingkungan di sekitar kita.
Penyesuaian ini tentu dalam upaya menyampaikan hakikat dari komunikasi itu sendiri sebagai "transfer of information". Seorang pemimpin yang tidak bisa mengalirkan ide-idenya kepada publik dengan cara yang diinginkan mereka, sesungguhnya pemimpin tersebut telah gagal melakukan komunikasi politik. Pandangan ini bila kita merujuk pada konsep dari Everett M. Rogers yang menyebut komunikasi sebagai proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka; atau konsep dari Harold Lasswell yang menyebut komunikasi dengan "Who Says What In Which Channel to Whom With What Effect?" atau siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana?
Maka, komunikasi telah menjadi tantangan pertama sekaligus utama bagi Ahok maupun pemimpin-pemimpin lainnya jika ingin mencapai sukses. Komunikasi yang baik adalah yang dapat mengalirkan ide, usulan, saran, bahkan perintah yang bisa direnungkan dan dijalankan oleh orang-orang yang dipimpinnya, sehingga bisa menghasilkan perubahan. Sikap tegas adalah keharusan bagi pemimpin, tetapi sikap itu saja tidak cukup, jika tidak disertai kearifan dan pola komunikasi yang bisa diterima oleh orang-orang yang dipimpinnya, tanpa ada yang tersakiti.
* Tulisan ini dimuat sebagai Tajuk di portal online, Sayangi.com, pada Senin, 30 September 2013 18:25
No comments:
Post a Comment
Leburkan semua unek-unekmu tentang blog ini...!