Oleh Moh Ilyas
“We are born to be our self, not other”
“Every thing I do is under my consideration”
Seperti biasa, malam pergantian tahun menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia untuk merayakannya. Berbagai aneka hiburan disajikan secara meriah hampir di sudut-sudut kota, tak terkecuali Bandung sebagai kota yang kerap disebut 'Paris van Java'.
Di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat ini, malam tahun baru menjadi malam istimewa. Hampir semua remaja merayakannya dengan berbagai macam agenda, mulai dari hanya bersantai ria, bermain kembang api, dan meniup terompet, tak terkecuali pula anak-anak di usia dini yang masih tergolong bocah.
Tentu saja, kaum remaja - yang punya pasangan - memanfaatkannya dengan pasangan masing-masing. Mereka mencari titik-titik tertentu yang dianggap ideal sebagai tempat menghabiskan waktu menunggu malam pergantian tahun, misalnya seperti di Alun-Alun, Bandung Indah Plaza (BIP), Monumen Juang, Lembang, Tangkuban Perahu, dan tempat-tempat keramaian dan keindahan lainnya.
Ledakan kaum remaja, bahkan juga kaum tua yang ikut-ikutan, yang tumpah ruah, tak ayal membuat Bandung macet total. Misalnya di sepanjang Jalan Asia Afrika, Braga, Martadinata, Ahmad Yani, Sukajadi, Pasteur, Supratman, dan Setia Budi. "Hari-hari biasa saja sudah macet, apalagi sekarang," demikian ungkapan orang-orang Bandung kebanyakan.
Di Jakarta pun, pergantian tahun baru lebih tumpah lagi. Terlebih di titik-tempat wisata, seperti Ancol, Monas, Bundaran HI, dan Taman Mini. Bahkan, pengalaman saya malam akhir tahun 2009 lalu, untuk menempuh jarak sekitar dua kilometer di kawasan Kramat Jati menuju TMII, membutuhkan waktu sekitar dua jam.
Semua kendaraan macet total, termasuk kendaraan roda dua, yang biasanya tak separah roda empat. Tapi saat itu, tak ada pengecualian, semuanya macet total. Seingat saya mulai dari fly over di Kalibata, depan Giant hingga Pasar Kramat Jati. Ternyata seorang teman saat itu yang kebetulan ke Monas dan Bundaran HI juga sama, macet total.
Nah, inilah dinamika tahun baru. Sebuah pergantian tahun yang identik dengan pesta ria, foya-foya, riang gembira, santai ria, hingga bermacet ria.
Lantas apa orientasi semua itu? Saya pikir jawabannya satu kata, kepuasan. Mereka melakukan semua itu hanya demi mencapai kepuasaan. Meski ia sangatlah sesaat, namun ia mampu menghipnotis jutaan umat manusia melakukannya.
Apakah itu adalah fenomena memburu kepuasan yang salah kaprah? Barangkali ya. Sebab, mereka melakukannya cenderung tidak berdasarkan pada asumsi individu yang tulus, tetapi pada asumsi ikut-ikutan. Dengan kata lain, mereka berlomba-lomba menunggu pergantian tahun itu karena terlena terhadap apa yang dilakukan orang lain.
Andaikata banyak individu tidak melakukannya, barangkali yang lain juga tidak seperti itu. Dengan begitu, saya mencoba secara ekstrim menegaskan bahwa tumpah ruah perayaan malam tahun baru ini hanyalah sekadar ikut-ikutan belaka. Ini artinya, masih terlalu banyak orang yang tidak memiliki kemerdekaan individu. Mereka melakukan, karena orang lain juga melakukannya.
Walaupun saya pribadi ingin mengungkapkan bahwa ‘taklid’ semacam itu tidak selamanya buruk. Hanya saja, kemerdekaan individu yang selalu melandasi tindakannya dengan pertimbangan individu secara matang akan jauh lebih berharga daripada hanya terlena terhadap lingkungannya.
Maribaya, Lembang,
Bandung, 31/12/2010
Pukul 22.59 WIB
Friday, December 31, 2010
Noda-noda Demokrasi
Moh Ilyas
Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) selalu membuat kita terkaget-kaget. Setelah banyak mewariskan kekerasan dan anarkisme, kini sistem yang dianggap bagian demokrasi itu mengagetkan kita dengan catatan pelanggaran yang begitu dramatis.
Betapa tidak, pada tahun ini saja dari 224 Pemilukada yang terlaksana, 177 di antaranya digugat ke MK. Gugatan itu, karena kuatnya indikasi kecurangan dan pelanggaran. Bahkan Bawaslu menerima 1.767 laporan pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran administrasi 1.179 kasus, pidana 572 kasus, dan kode etik 16 kasus.
Sayangnya, KPU sebagai penyelenggara Pemilukada tidak sigap dan seperti tutup mata dengan laporan pelanggaraan tersebut. Pasalnya, dari laporan pelanggaran sebanyak itu, hanya 2,29 persen atau 27 laporan yang diteruskan KPU (Media Indonesia, 23/12).
Fenomena ini tentu merupakan persoalan dan bahkan ranjau tersendiri dalam catatan demokrasi di Indonesia. Setidaknya, ia telah menodai essensi dan penyelenggaran pemilukada yang notabene sebagai salah satu tolak ukur kesuksesan demokrasi di Indonesia.
Betapa tidak, pemilukada yang diorientasikan dapat membuahkan hasil maksimal, terutama dalam proses transformasi kepemimpinan, ternyata diganggu dalam proses perjalanannya. Akibatnya, ia cenderung berdampak bukan seperti yang diinginkan, tetapi sebaliknya ia hanya menjadi semacam ‘media’ penghambur-hamburan uang rakyat.
Andai coba kita renungkan secara mendalam, betapa banyak pemilihan yang dilakukan secara langsung, namun dampaknya tidak lebih baik daripada pemimpin yang dipilih dengan sistem perwakilan di DPRD. Belum lagi, pelanggaran dalam pemilukada kerapkali berkutat pada ‘uang’ sebagai identitas pembusukan makna demokrasi. Tentu semua ini menjadi catatan buruk bagi proses demokrasi di Indonesia.
Pelanggaran lainnya yang juga mencoreng identitas demokrasi semisal adanya regulasi yang tidak sinkron atau independensi KPUD yang tak bisa dipercaya. Sehingga wajar bila belum lama ini, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Nur Hidayat Sardini menyatakan, "Kualitas pemilukada 2010 buruk. Ini terkait dengan kemampuan pengelolaan."
Padahal, kalau kita kembali menengok dari jendela tentang demokrasi semisal di Amerika Serikat, tak ada fenomena uang yang merusak sistem demokrasi. Di Negeri Paman Sam itu tidak ada kamus politik uang. Di sana juga masih berkembang teori etika deontologi yang merupakan kebalikan teologi atau utilitarianisme. Dalam teori ini dijelaskan bahwa seorang yang memberi sesuatu kepada anggota masyarakat karena ada pamrih agar mereka pada saatnya memilih dia merupakan perbuatan tidak etis. Sementara kita seperti sudah terlanjur menganggapnya sebagai sebuah kewajaran.
Seandainya teori ini berlaku dalam praktik demokrasi di negeri ini, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan dalam pelaksanaan pemilukada, baik itu anarkisme maupun pemilukada ulang, yang akhir-akhir ini ramai terjadi.
Tapi sayang, teori ini seperti hilang dalam identitas demokrasi di Indonesia. Sehingga pemilukada justru menjadi semacam instrumen yang membuat perseteruan dan bahkan konflik. Pemilukada dalam hal ini, seperti telah mengajarkan watak tempramen. Seseorang yang biasanya tidak anarkis, tapi akibat pemilukada menjadi anarkis. Anarkisme mereka rata-rata bermuara pada adanya pelanggaran dalam pelaksanaannya.
Jika demikian, anarkisme dan amuk massa seperti menjadi sesuatu yang absah terjadi di tengah situasi demokrasi semacam itu. Secara teori, amuk massa itu oleh Antonio Gramsci dalam bukunya, War of Position disebut 'Perang Parit', yakni gerakan mengkritik pusat kekuasaan dalam hal ini KPUD dan Panwaslu yang tidak adil.
Tentu saja kita tidak perlu tergesa-gesa menyalahkan adanya tindak anarkisme dan amuk massa ini. Sebab, polanya pun sudah dinodai sendiri oleh ‘sopir-sopir demokrasi’ seperti KPUD maupun Panwaslu. Yang perlu kita evaluasi adalah sumber dari tindak anarkisme itu, apakah sikap tempramen mereka yang over atau memang karena tingginya pelanggaran dari proses demokrasi itu sendiri? Ini soal yang mesti kita jawab.
Jika menelusuri banyaknya keputusan Mahkamah Konstusi pada tahun 2010 yang meminta pelaksanaan pemilukada ulang, maka asumsi bahwa anarkisme itu bermuara pada penyelenggara pemilu memang sesuatu yang tak terbantahkan. Setidaknya, KPU dan Panwaslu dapat dikatakan gagal jika tak mampu menyelamatkan pemilukada secara benar.
Untuk sekadar menyebut contoh beberapa daerah yang terpaksa melaksanakan pemilukada ulang misalnya seperti di Kota Tangerang, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Pandeglang, 11 wilayah di Kabupaten Sumbawa, sembilan kecamatan di Kabupaten Gresik, 11 desa di Kota Konawe Utara Sulawesi Tenggara, dan Kota Manado.
Bagaimanapun, kita tidak bisa mengingkari bahwa inilah fenomena demokrasi kita saat ini. Ia ada hanya karena tuntutan demokratisasi. Sementara hasilnya juga belum terlihat ‘seindah’ yang kita bayangkan tempo dulu tentang demokrasi itu sendiri. Kita selalu membayangkan bahwa dengan adanya demokrasi, kesejahteraan masyarakat akan tercapai, pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur mulai tingkat desa hingga kabupaten dapat terwujud. Namun, semua itu hanya seperti utopia demokrasi belaka.
Lembang Bandung, 31/12/2010
Pukul 20.40 WIB
Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) selalu membuat kita terkaget-kaget. Setelah banyak mewariskan kekerasan dan anarkisme, kini sistem yang dianggap bagian demokrasi itu mengagetkan kita dengan catatan pelanggaran yang begitu dramatis.
Betapa tidak, pada tahun ini saja dari 224 Pemilukada yang terlaksana, 177 di antaranya digugat ke MK. Gugatan itu, karena kuatnya indikasi kecurangan dan pelanggaran. Bahkan Bawaslu menerima 1.767 laporan pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran administrasi 1.179 kasus, pidana 572 kasus, dan kode etik 16 kasus.
Sayangnya, KPU sebagai penyelenggara Pemilukada tidak sigap dan seperti tutup mata dengan laporan pelanggaraan tersebut. Pasalnya, dari laporan pelanggaran sebanyak itu, hanya 2,29 persen atau 27 laporan yang diteruskan KPU (Media Indonesia, 23/12).
Fenomena ini tentu merupakan persoalan dan bahkan ranjau tersendiri dalam catatan demokrasi di Indonesia. Setidaknya, ia telah menodai essensi dan penyelenggaran pemilukada yang notabene sebagai salah satu tolak ukur kesuksesan demokrasi di Indonesia.
Betapa tidak, pemilukada yang diorientasikan dapat membuahkan hasil maksimal, terutama dalam proses transformasi kepemimpinan, ternyata diganggu dalam proses perjalanannya. Akibatnya, ia cenderung berdampak bukan seperti yang diinginkan, tetapi sebaliknya ia hanya menjadi semacam ‘media’ penghambur-hamburan uang rakyat.
Andai coba kita renungkan secara mendalam, betapa banyak pemilihan yang dilakukan secara langsung, namun dampaknya tidak lebih baik daripada pemimpin yang dipilih dengan sistem perwakilan di DPRD. Belum lagi, pelanggaran dalam pemilukada kerapkali berkutat pada ‘uang’ sebagai identitas pembusukan makna demokrasi. Tentu semua ini menjadi catatan buruk bagi proses demokrasi di Indonesia.
Pelanggaran lainnya yang juga mencoreng identitas demokrasi semisal adanya regulasi yang tidak sinkron atau independensi KPUD yang tak bisa dipercaya. Sehingga wajar bila belum lama ini, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Nur Hidayat Sardini menyatakan, "Kualitas pemilukada 2010 buruk. Ini terkait dengan kemampuan pengelolaan."
Padahal, kalau kita kembali menengok dari jendela tentang demokrasi semisal di Amerika Serikat, tak ada fenomena uang yang merusak sistem demokrasi. Di Negeri Paman Sam itu tidak ada kamus politik uang. Di sana juga masih berkembang teori etika deontologi yang merupakan kebalikan teologi atau utilitarianisme. Dalam teori ini dijelaskan bahwa seorang yang memberi sesuatu kepada anggota masyarakat karena ada pamrih agar mereka pada saatnya memilih dia merupakan perbuatan tidak etis. Sementara kita seperti sudah terlanjur menganggapnya sebagai sebuah kewajaran.
Seandainya teori ini berlaku dalam praktik demokrasi di negeri ini, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan dalam pelaksanaan pemilukada, baik itu anarkisme maupun pemilukada ulang, yang akhir-akhir ini ramai terjadi.
Tapi sayang, teori ini seperti hilang dalam identitas demokrasi di Indonesia. Sehingga pemilukada justru menjadi semacam instrumen yang membuat perseteruan dan bahkan konflik. Pemilukada dalam hal ini, seperti telah mengajarkan watak tempramen. Seseorang yang biasanya tidak anarkis, tapi akibat pemilukada menjadi anarkis. Anarkisme mereka rata-rata bermuara pada adanya pelanggaran dalam pelaksanaannya.
Jika demikian, anarkisme dan amuk massa seperti menjadi sesuatu yang absah terjadi di tengah situasi demokrasi semacam itu. Secara teori, amuk massa itu oleh Antonio Gramsci dalam bukunya, War of Position disebut 'Perang Parit', yakni gerakan mengkritik pusat kekuasaan dalam hal ini KPUD dan Panwaslu yang tidak adil.
Tentu saja kita tidak perlu tergesa-gesa menyalahkan adanya tindak anarkisme dan amuk massa ini. Sebab, polanya pun sudah dinodai sendiri oleh ‘sopir-sopir demokrasi’ seperti KPUD maupun Panwaslu. Yang perlu kita evaluasi adalah sumber dari tindak anarkisme itu, apakah sikap tempramen mereka yang over atau memang karena tingginya pelanggaran dari proses demokrasi itu sendiri? Ini soal yang mesti kita jawab.
Jika menelusuri banyaknya keputusan Mahkamah Konstusi pada tahun 2010 yang meminta pelaksanaan pemilukada ulang, maka asumsi bahwa anarkisme itu bermuara pada penyelenggara pemilu memang sesuatu yang tak terbantahkan. Setidaknya, KPU dan Panwaslu dapat dikatakan gagal jika tak mampu menyelamatkan pemilukada secara benar.
Untuk sekadar menyebut contoh beberapa daerah yang terpaksa melaksanakan pemilukada ulang misalnya seperti di Kota Tangerang, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Pandeglang, 11 wilayah di Kabupaten Sumbawa, sembilan kecamatan di Kabupaten Gresik, 11 desa di Kota Konawe Utara Sulawesi Tenggara, dan Kota Manado.
Bagaimanapun, kita tidak bisa mengingkari bahwa inilah fenomena demokrasi kita saat ini. Ia ada hanya karena tuntutan demokratisasi. Sementara hasilnya juga belum terlihat ‘seindah’ yang kita bayangkan tempo dulu tentang demokrasi itu sendiri. Kita selalu membayangkan bahwa dengan adanya demokrasi, kesejahteraan masyarakat akan tercapai, pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur mulai tingkat desa hingga kabupaten dapat terwujud. Namun, semua itu hanya seperti utopia demokrasi belaka.
Lembang Bandung, 31/12/2010
Pukul 20.40 WIB
Tekad Hidup
(Refleksi Perjalanan Kp Melayu-Kp Rambutan)
Mobil-mobil angkot itu menumpuk di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Tak kurang dari 100 angkot ngetem di tempat itu. Sementara para sopir tampak berebutan mengejar dan mencari penumpang.
Di Jalan Mayjen Sutoyo, sebelum Halte Busway BKN, sebuah mobil taksi melaju dengan kecepatan tinggi. Bahkan, di traffic light (TL), mobil itu hendak memaksa berbelok, padahal lampu belokan masih berwarna merah. Akibatnya, busway yang saya tumpangi nyaris membentur kepala mobil itu.
Di depan Terminal Kramat Jati, beberapa wajah pedagang terlihat sedih. Tak ada satupun pembeli yang menghampiri dagangan yang mereka jajakan. Begitupun para pedagang di pertokoan sepanjang Jalan Raya Bogor. Mereka tampak menunggu pembeli yang nyaris tak terlihat satupun.
Wajah-wajah mereka sebenarnya bukanlah wajah tanpa harapan. Mata mereka berbinar, tanda bahwa harapan itu masih begitu tinggi. Tekad hidup mereka sepertinya menjadi lintasan semangat yang tak menyulutkan langkah-langkah mereka untuk melanjutkan hidup secara ideal.
Begitupula dengan sopir-sopir angkot dan taksi itu. Mereka sejatinya takut akan rasa lelah, apalagi marabahaya. Tetapi rasa takut itu seperti mereka hapus sendiri dari lembaran kehidupan mereka, sebab will to life (baca: tekad hidup) yang mereka miliki tak dapat membendung rasa takut itu.
Tidak hanya di tempat itu saja, di depan RS Harapan Bunda, Kramat Jati, beberapa orang tampak keluar masuk silih berganti. Sebagian mereka ada yang terlihat hanya mengantarkan kerabat dekat atau teman sejawatnya. Ada pula yang datang berobat sendiri ke RS tersebut.
Sementara hampir di sepanjang jalan antara Kampung Melayu-Kramat Jati, kendaraan roda dua selalu berebutan. Mereka seperti dalam kontes motor (road race) yang merebut posisi terdepan. Hampir tak ada yang mau mengalah satu sama lain. Inilah gaya kompetisi di Ibu Kota.
Semua ini menjadi sesuatu yang menarik diamati, baik dengan cara pandang kehidupan Jakarta yang kompetitif maupun tingginya tekad hidup warga Ibu Kota. Sulit dipercaya, bahwa mereka melakukan semua itu hanya karena alasan yang tidak begitu berarti.
Saya menerjemahkan semua ini sebagai sikap ksatria mereka yang memiliki tekad hidup. Sikap pantang menyerah - seperti juga ditampilkan laga Final Timnas Indonesia melawan Malaysia di Gelora Bung Karno tadi malam - ini, tampak jelas merona di wajah mereka.
Mereka memaknai masa depan sebagai alat untuk bergerak dan berikhtiar. Tanpa keinginan untuk hidup lebih baik, bahkan ideal, sudah pasti mereka tak akan melakukan semua ini. Mungkin dalam pikiran mereka tertanam petuah Nabi, 'Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya'. Sehingga semangat pantang menyerah itu sungguh luar biasa terjadi pada mereka.
Terminal Kp Rambutan, 30/12/2010
Pukul 10.35 WIB
Mobil-mobil angkot itu menumpuk di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Tak kurang dari 100 angkot ngetem di tempat itu. Sementara para sopir tampak berebutan mengejar dan mencari penumpang.
Di Jalan Mayjen Sutoyo, sebelum Halte Busway BKN, sebuah mobil taksi melaju dengan kecepatan tinggi. Bahkan, di traffic light (TL), mobil itu hendak memaksa berbelok, padahal lampu belokan masih berwarna merah. Akibatnya, busway yang saya tumpangi nyaris membentur kepala mobil itu.
Di depan Terminal Kramat Jati, beberapa wajah pedagang terlihat sedih. Tak ada satupun pembeli yang menghampiri dagangan yang mereka jajakan. Begitupun para pedagang di pertokoan sepanjang Jalan Raya Bogor. Mereka tampak menunggu pembeli yang nyaris tak terlihat satupun.
Wajah-wajah mereka sebenarnya bukanlah wajah tanpa harapan. Mata mereka berbinar, tanda bahwa harapan itu masih begitu tinggi. Tekad hidup mereka sepertinya menjadi lintasan semangat yang tak menyulutkan langkah-langkah mereka untuk melanjutkan hidup secara ideal.
Begitupula dengan sopir-sopir angkot dan taksi itu. Mereka sejatinya takut akan rasa lelah, apalagi marabahaya. Tetapi rasa takut itu seperti mereka hapus sendiri dari lembaran kehidupan mereka, sebab will to life (baca: tekad hidup) yang mereka miliki tak dapat membendung rasa takut itu.
Tidak hanya di tempat itu saja, di depan RS Harapan Bunda, Kramat Jati, beberapa orang tampak keluar masuk silih berganti. Sebagian mereka ada yang terlihat hanya mengantarkan kerabat dekat atau teman sejawatnya. Ada pula yang datang berobat sendiri ke RS tersebut.
Sementara hampir di sepanjang jalan antara Kampung Melayu-Kramat Jati, kendaraan roda dua selalu berebutan. Mereka seperti dalam kontes motor (road race) yang merebut posisi terdepan. Hampir tak ada yang mau mengalah satu sama lain. Inilah gaya kompetisi di Ibu Kota.
Semua ini menjadi sesuatu yang menarik diamati, baik dengan cara pandang kehidupan Jakarta yang kompetitif maupun tingginya tekad hidup warga Ibu Kota. Sulit dipercaya, bahwa mereka melakukan semua itu hanya karena alasan yang tidak begitu berarti.
Saya menerjemahkan semua ini sebagai sikap ksatria mereka yang memiliki tekad hidup. Sikap pantang menyerah - seperti juga ditampilkan laga Final Timnas Indonesia melawan Malaysia di Gelora Bung Karno tadi malam - ini, tampak jelas merona di wajah mereka.
Mereka memaknai masa depan sebagai alat untuk bergerak dan berikhtiar. Tanpa keinginan untuk hidup lebih baik, bahkan ideal, sudah pasti mereka tak akan melakukan semua ini. Mungkin dalam pikiran mereka tertanam petuah Nabi, 'Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya'. Sehingga semangat pantang menyerah itu sungguh luar biasa terjadi pada mereka.
Terminal Kp Rambutan, 30/12/2010
Pukul 10.35 WIB
Subscribe to:
Posts (Atom)