Oleh Moh Ilyas
Kali ini memang bukan akhir pekan (week end). Namun, suasananya hampir tak ada bedanya dengan akhir pekan, hari di mana sering kali dijadikan ruang curhat dan ruang berlibur bagi mereka yang merasa jenuh tugas dan kerja sepekan.
Di sebuah warung lesehan berukuran sekitar 8x4 meter di pinggir kolam Hotel Citere, Pangalengan, Jawa Barat, rasa jenuh itu seperti ditanggalkan secara total. Hiburan dan liburan mereka nikmati dalam suasana kegembiraan, jauh dari beban dan beratnya pekerjaan. Apalagi mereka memang merupakan gabungan kaum jurnalis Jakarta-Bandung dan karyawan Indonesia Power (IP).
Puluhan lagu dangdut nan meriah telah mereka senandungkan secara bergantian. Puluhan variasi joget dan hiburan mereka tampilkan. Bahkan, rayuan, godaan, hingga humor pun menghipnotis dan membuat pendengar dan penontonnya terpingkal-pingkal. Tak lupa, potongan kue sebagai hadiah ulang tahun dan Peringatan Hari Ibu (PHI) pun menyertai mereka. Hal tersebut karena 22 Desember hari itu memang bertepatan dengan PHI.
Kemeriahan dan nikmatnya suasana semakin lengkap dengan puluhan snack yang disediakan cuma-cuma di sekeliling mereka. Bahkan, tak lebih dari 10 meter di samping mereka daging sembelihan seekor kambing juga menanti secara gratis. Maklum, IP tampaknya memang begitu siap dengan agenda yang diadakannya, sehingga hampir kebutuhan jurnalis terpenuhi.
Sekitar tiga jam waktu sudah berlalu. Saat waktu di handphone menunjukkan pukul 23.14 WIB, salam perpisahan menyelinap di telingaku dari kumpulan 'pelepas kepengapan hidup' itu. Lagu 'Kemesraan' pun menjadi lagu pamungkas malam penuh kehangatan dan hiburan.
Sebenarnya, sedari siang hiburan selalu dihibahkan kepada kami, terutama sejak di salah satu PLTA tertua di Indonesia dan di Situ Ciseunca, Pangalengan. Hiburan berupa outbond juga kami jalani secara bersahaja dan santai saat di Ciseunca.
Belum lagi agenda lanjutan Kamis besok yang masih tersisa hingga mid day. Berdasarkan informasi yang kami terima, beberapa kunjungan ke tempat-tempat wisata masih akan mewarnai perjalanan kami. Namun, tanpa itupun, sebenarnya sudah cukup lengkap kenikmatan kami rasakan.
Bagi saya pribadi, larut dalam liburan dan hiburan ini tidak begitu asing. Sejak berprofesi sebagai kuli tinta di Media Nasional di Jakarta 11 bulan lalu, suasana semacam ini relatif sering dijumpai. Bahkan, jika tak ada kendali diri, bukan sesuatu yang mustahil saya akan lebih dari sekadar bernostalgia di saat seperti ini saja. Bisa jadi, tempaan ruang-ruang semacam ini akan lebih banyak lagi.
Kendatipun begitu, saya memiliki persepsi positif tentang liburan dan hiburan. Dengan dua hal itu, sekurang-kurangnya pikiran seseorang akan lebih terbuka terhadap sebuah alam fenomena yang lebih dari sekadar alam noumena yang barangkali masih menggelinding dalam benak sebagian manusia.
Kata 'Open Minded' yang merupakan pembuka judul ini dimaksudkan bahwa sebenarnya setiap orang butuh penyegaran (refreshing). Mereka akan belajar mengerti tentang kehidupan mereka lebih jauh melalui suasana semacam ini. Namun, tentu saja jika mereka tak dikelabui dan tak masuk secara berlebihan ke dalam wilayah yang, menurut saya, juga dapat membuat seseorang alpa akan makna hidup secara hakiki, meski ini bukanlah sesuatu yang diinginkan.
Akhirnya, semoga kita mampu merajut benang hikmah di dalamnya. Wallahu a'lam bis-shawab
Hotel Citere, Pangalengan
22/12/2010
Pukul 23.49 WIB
Thursday, December 23, 2010
Thursday, December 9, 2010
Hijrah Sosial
Oleh Moh Ilyas
Kita kembali sampai pada tahun baru Islam atau yang dikenal dengan Tahun Baru Hijriyah. Nama ini, seperti sudah mafhum, berdasar pada peristiwa hijrahnya Rasulullah pertama kali ke Madinah. Sehingga, sejak pertama hijrah, hingga saat ini sudah terpaut angka 1432 tahun.
Perjalanan waktu ini tak meraibkan makna hijrah Rasulullah. Dalam artian, hijrah Rasul saat itu juga terelaborasi dalam sikap dan tindakannya saat di Madinah.
Bahkan, nama Kota Madinah pun diambil dari gambaran sebuah kota yang penuh peradaban (baca: tamaddun, beradab) yang dibinanya. Sebelumnya, kota tersebut bernama Yatsrib.
Hijrah Rasul juga menandai lahirnya Fathu Makkah (pembukaan Kota Makkah). Saat itu, di saat ia merasa belum memiliki kekuatan menahan dominasi kaum Quraisy di Makkah, ia berinisiatif untuk hijrah. Dalam proses hijrahnya, ia membangun strategi dan kekuatan untuk menguasai Makkah. Ia pun berhasil menguasai kota tersebut dengan penuh kedamaian.
Dalam koteks hari ini, praktek hijrah semacam ini juga masih ada. Misalnya, seseorang berpetualang dari kampung halamannya ke kota lain atau negara lain, juga dikatakan hijrah. Meski tidak sedang mengemban misi membangun etika dan agama, sebagaimana Rasulullah, mereka juga dikatakan hijrah. Sebab terminologi hijrah, hanyalah perpindahan dari satu daerah ke daerah lain.
Namun, pemaknaan ini sebenarnya jauh lebih luas. Hijrah tidak sekadar dimaknai dengan perpindahan fisik seseorang, tetapi ia juga diterjemahkan dengan perubahan dinamika sosial. Dengan kata lain, ketika seseorang berpikir merubah situasi sosial di lingkungannya, hemat penulis, ia sebenarnya telah berpikir untuk menghijrahkan lingkungannya. Sehingga hijrah tidak secara fisik, tetapi juga mental, bahkan kondisi.
Mengaca pada hijrah Nabi yang mengedepankan etika dan keadaban. Artinya, Nabi saat hijrah dan berada di Madinah tidak berpikir untuk melakukan penguasaan otoritatif atau diskriminatif, tetapi ia mengajarkan prinsip-prinsip di antaranya semacam musyawarah (demokrasi), ukhuwwah (persaudaraan), wahdah (persatuan), dan samaahah (toleransi). Prinsip-prinsip itu sebenarnya merupakan praktek hijrah sosial yang diajarkan Nabi.
Inilah hijrah sosial yang, manfaatnya, terus terasa hingga saat ini. Konon, munculnya gagasan Civil Society yang sangat menghargai kaum sipil (baca: masyarat akar rumput) juga buah elaborasi dari prinsip-prinsip ajaran hijrahnya Nabi saat di Madinah itu.
Ia juga harus menguatkan identitas hijrah itu sendiri agar tak sekadar dimaknai sebagai ritualitas perayaan tahunan semata. Jika umat Islam, khususnya, hanya memandang bahwa hijrah merupakan pergantian tahun hijriyah semata, maka mereka telah terjebak dalam artikulasi pemahaman yang sempit. Rasul mengajarkan hirah jauh lebih dari pemahaman itu.
Hijrahkan Penegak Hukum Kita
Momentum tahun baru Hijriyah ini sangat berarti bagi masyarakat di negeri ini, khususnya penegak hukum jika mereka mau belajar. Sekali lagi jika mereka mau belajar. Mengapa demikian, karena kondisi penegakan hukum kita saat ini sudah sangat layak dihijrahkan jika tidak ingin terus-terusan mencipta 'petaka' dengan logika-logika hukum yang selalu deviatif.
Sebagaimana telah mafhum, skandal-skandal yang terus memojokkan penegak hukum, mulai dari Kepolisian hingga Kejaksaan Agung terus terjadi sejak satu tahun terakhir. Pemojokan itu bukan karena ingin menjatuhkan mereka sebagai penegak hukum, tetapi karena memang tindakan penegak hukum itu sendiri yang justru menodai hukum. Terlepas apakah ada motif dan ada 'orang' di belakang mereka.
Jika kita buka lembaran lagi, bagaimana kriminalisasi terhadap dua Pimpinan KPK yang dilakukan dua lembaga penegakan hukum tersebut, keterlibatan jaksa dan polisi dalam aksi suap Gayus HP Tambunan, hingga keluar-masuknya Gayus dari Rutan Mako Brimob Depok, yang tertangkap kamera di Bali.
Kasus-kasus ini telah menodai penegakan hukum kita dan menjadikannya 'uncredible' di tengah maraknya masalah-masalah hukum. Sejak polisi disebut 'Buaya', tak banyak orang yang percaya polisi, malah justru menyesalkan sikap yang seharusnya mengajarkan contoh hukum yang benar kepada masyarakat.
Tentu saja ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Sebab, jika masyarakat tidak percaya pada kejaksaan dan kepolisian, itu akan menjadi awal sebagai preseden buruk dua lembaga itu. Apapun yang mereka kerjakan nantinya, tidak akan dipercaya masyarakat, bahkan akan diingkarinya.
Kepercayaan publik ini perlu dipulihkan. Cara yang paling efektif adalah menghijrahkan kondisi internal dua lembaga tersebut ke hal-hal yang lebih positif. Baik menghijrahkan paradigma berpikir maupun tindakan mereka dalam menyelesaikan masalah penegakan hukum di negeri ini yang masih cenderung dikalahkan oleh uang.
Hadirnya Timor Pradopo sebagai Kapolri baru tentu saja tidak hanya diinginkan sebagai simbol nomor wahid di lingkungan Polri. Ia diharapkan dapat menjadi pioner dalam menghijrahkan internalnya. Setidaknya ia harus menyadarkan bawahannya agar tidak terjebak pada 'perintah uang'. Sebab selama ini yang mendera dan merusak citra kepolisian adalah uang.
Jika hal demikian dilakukan, ia telah memegang kunci untuk menghijrahkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpinnya sudah begitu runtuh dan mengalami luka parah. Sehingga ia mesti memikirkan bagaimana menyembuhkan 'luka' itu.
Hijrah Totalitas
Berbagai persoalan yang terus melanda negeri beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa masih banyak yang salah dengan perilaku kita. Mulai dari fenomena korupsi yang tak kunjung usai hingga skandal hukum yang tak terselesaikan. Kondisi ini menuntut semua elemen bangsa, khususnya para pengambil kebijakan untuk hijrah secara totalitas.
Pasca-perayaan hijrah (tahun baru hijriyah) ini, presiden tidak lagi hanya mengandalkan wacana atau politik pencitraan semata dalam mengurus bangsa ini. DPR tidak hanya ribut masalah kebutuhan mereka sendiri, seperti jalan-jalan (baca: pelesiran) ke luar negeri dan bagaimana mempermegah gedung senayan, tempat mereka bertugas, namun mereka harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat (back to society).
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penegak hukum di bidang korupsi tidak perlu takut atau apalagi cuci tangan untuk mengurusi korupsi. Selama ini, lembaga tersebut masih cenderung dianggap tebang pilih. Sebab, pohon yang besar seperti kasus Century tak dapat mereka selesaikan, sementara pohon kecil (kasus-kasus kecil) dapat mereka tuntaskan dengan sigap. Kondisi tersebut melahirkan dugaan miring dari publik, bahwa KPK seperti berada di bawah intimidasi orang atau kelompok tertentu (baca: penguasa).
Di sinilah presiden (eksekutif), DPR (legislatif), dan KPK (bagian dari yudikatif) harus bersinergi dan bersama-sama menyelamatkan negeri ini. Mereka harus hijrah secara totalitas untuk membangun negeri ini dengan ikhlas, tanpa tendensi atau kepentingan apapun. Jika ini tidak terjadi, rakyat akan pesimis terhadap masa depan negeri ini, terutama masa depan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Wallahu a’lam Bis-Shawab
Kita kembali sampai pada tahun baru Islam atau yang dikenal dengan Tahun Baru Hijriyah. Nama ini, seperti sudah mafhum, berdasar pada peristiwa hijrahnya Rasulullah pertama kali ke Madinah. Sehingga, sejak pertama hijrah, hingga saat ini sudah terpaut angka 1432 tahun.
Perjalanan waktu ini tak meraibkan makna hijrah Rasulullah. Dalam artian, hijrah Rasul saat itu juga terelaborasi dalam sikap dan tindakannya saat di Madinah.
Bahkan, nama Kota Madinah pun diambil dari gambaran sebuah kota yang penuh peradaban (baca: tamaddun, beradab) yang dibinanya. Sebelumnya, kota tersebut bernama Yatsrib.
Hijrah Rasul juga menandai lahirnya Fathu Makkah (pembukaan Kota Makkah). Saat itu, di saat ia merasa belum memiliki kekuatan menahan dominasi kaum Quraisy di Makkah, ia berinisiatif untuk hijrah. Dalam proses hijrahnya, ia membangun strategi dan kekuatan untuk menguasai Makkah. Ia pun berhasil menguasai kota tersebut dengan penuh kedamaian.
Dalam koteks hari ini, praktek hijrah semacam ini juga masih ada. Misalnya, seseorang berpetualang dari kampung halamannya ke kota lain atau negara lain, juga dikatakan hijrah. Meski tidak sedang mengemban misi membangun etika dan agama, sebagaimana Rasulullah, mereka juga dikatakan hijrah. Sebab terminologi hijrah, hanyalah perpindahan dari satu daerah ke daerah lain.
Namun, pemaknaan ini sebenarnya jauh lebih luas. Hijrah tidak sekadar dimaknai dengan perpindahan fisik seseorang, tetapi ia juga diterjemahkan dengan perubahan dinamika sosial. Dengan kata lain, ketika seseorang berpikir merubah situasi sosial di lingkungannya, hemat penulis, ia sebenarnya telah berpikir untuk menghijrahkan lingkungannya. Sehingga hijrah tidak secara fisik, tetapi juga mental, bahkan kondisi.
Mengaca pada hijrah Nabi yang mengedepankan etika dan keadaban. Artinya, Nabi saat hijrah dan berada di Madinah tidak berpikir untuk melakukan penguasaan otoritatif atau diskriminatif, tetapi ia mengajarkan prinsip-prinsip di antaranya semacam musyawarah (demokrasi), ukhuwwah (persaudaraan), wahdah (persatuan), dan samaahah (toleransi). Prinsip-prinsip itu sebenarnya merupakan praktek hijrah sosial yang diajarkan Nabi.
Inilah hijrah sosial yang, manfaatnya, terus terasa hingga saat ini. Konon, munculnya gagasan Civil Society yang sangat menghargai kaum sipil (baca: masyarat akar rumput) juga buah elaborasi dari prinsip-prinsip ajaran hijrahnya Nabi saat di Madinah itu.
Ia juga harus menguatkan identitas hijrah itu sendiri agar tak sekadar dimaknai sebagai ritualitas perayaan tahunan semata. Jika umat Islam, khususnya, hanya memandang bahwa hijrah merupakan pergantian tahun hijriyah semata, maka mereka telah terjebak dalam artikulasi pemahaman yang sempit. Rasul mengajarkan hirah jauh lebih dari pemahaman itu.
Hijrahkan Penegak Hukum Kita
Momentum tahun baru Hijriyah ini sangat berarti bagi masyarakat di negeri ini, khususnya penegak hukum jika mereka mau belajar. Sekali lagi jika mereka mau belajar. Mengapa demikian, karena kondisi penegakan hukum kita saat ini sudah sangat layak dihijrahkan jika tidak ingin terus-terusan mencipta 'petaka' dengan logika-logika hukum yang selalu deviatif.
Sebagaimana telah mafhum, skandal-skandal yang terus memojokkan penegak hukum, mulai dari Kepolisian hingga Kejaksaan Agung terus terjadi sejak satu tahun terakhir. Pemojokan itu bukan karena ingin menjatuhkan mereka sebagai penegak hukum, tetapi karena memang tindakan penegak hukum itu sendiri yang justru menodai hukum. Terlepas apakah ada motif dan ada 'orang' di belakang mereka.
Jika kita buka lembaran lagi, bagaimana kriminalisasi terhadap dua Pimpinan KPK yang dilakukan dua lembaga penegakan hukum tersebut, keterlibatan jaksa dan polisi dalam aksi suap Gayus HP Tambunan, hingga keluar-masuknya Gayus dari Rutan Mako Brimob Depok, yang tertangkap kamera di Bali.
Kasus-kasus ini telah menodai penegakan hukum kita dan menjadikannya 'uncredible' di tengah maraknya masalah-masalah hukum. Sejak polisi disebut 'Buaya', tak banyak orang yang percaya polisi, malah justru menyesalkan sikap yang seharusnya mengajarkan contoh hukum yang benar kepada masyarakat.
Tentu saja ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Sebab, jika masyarakat tidak percaya pada kejaksaan dan kepolisian, itu akan menjadi awal sebagai preseden buruk dua lembaga itu. Apapun yang mereka kerjakan nantinya, tidak akan dipercaya masyarakat, bahkan akan diingkarinya.
Kepercayaan publik ini perlu dipulihkan. Cara yang paling efektif adalah menghijrahkan kondisi internal dua lembaga tersebut ke hal-hal yang lebih positif. Baik menghijrahkan paradigma berpikir maupun tindakan mereka dalam menyelesaikan masalah penegakan hukum di negeri ini yang masih cenderung dikalahkan oleh uang.
Hadirnya Timor Pradopo sebagai Kapolri baru tentu saja tidak hanya diinginkan sebagai simbol nomor wahid di lingkungan Polri. Ia diharapkan dapat menjadi pioner dalam menghijrahkan internalnya. Setidaknya ia harus menyadarkan bawahannya agar tidak terjebak pada 'perintah uang'. Sebab selama ini yang mendera dan merusak citra kepolisian adalah uang.
Jika hal demikian dilakukan, ia telah memegang kunci untuk menghijrahkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpinnya sudah begitu runtuh dan mengalami luka parah. Sehingga ia mesti memikirkan bagaimana menyembuhkan 'luka' itu.
Hijrah Totalitas
Berbagai persoalan yang terus melanda negeri beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa masih banyak yang salah dengan perilaku kita. Mulai dari fenomena korupsi yang tak kunjung usai hingga skandal hukum yang tak terselesaikan. Kondisi ini menuntut semua elemen bangsa, khususnya para pengambil kebijakan untuk hijrah secara totalitas.
Pasca-perayaan hijrah (tahun baru hijriyah) ini, presiden tidak lagi hanya mengandalkan wacana atau politik pencitraan semata dalam mengurus bangsa ini. DPR tidak hanya ribut masalah kebutuhan mereka sendiri, seperti jalan-jalan (baca: pelesiran) ke luar negeri dan bagaimana mempermegah gedung senayan, tempat mereka bertugas, namun mereka harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat (back to society).
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penegak hukum di bidang korupsi tidak perlu takut atau apalagi cuci tangan untuk mengurusi korupsi. Selama ini, lembaga tersebut masih cenderung dianggap tebang pilih. Sebab, pohon yang besar seperti kasus Century tak dapat mereka selesaikan, sementara pohon kecil (kasus-kasus kecil) dapat mereka tuntaskan dengan sigap. Kondisi tersebut melahirkan dugaan miring dari publik, bahwa KPK seperti berada di bawah intimidasi orang atau kelompok tertentu (baca: penguasa).
Di sinilah presiden (eksekutif), DPR (legislatif), dan KPK (bagian dari yudikatif) harus bersinergi dan bersama-sama menyelamatkan negeri ini. Mereka harus hijrah secara totalitas untuk membangun negeri ini dengan ikhlas, tanpa tendensi atau kepentingan apapun. Jika ini tidak terjadi, rakyat akan pesimis terhadap masa depan negeri ini, terutama masa depan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Wallahu a’lam Bis-Shawab
Friday, December 3, 2010
Dalam Sepekan: Kisah Baru, Arti Baru
Oleh Moh Ilyas
Senin (29/11) lalu, aku hanya bisa pasrah beraktivitas di Bandung. Tak ada insiatif melangkah, tak ada sense to be creative, dan tak ada gagasan tentang hal-hal yang layak diekspose siang itu. Mencipta isu baru pun masih kewalahan, karena memang saat itu, Gedung Sate, yang menjadi pusat pemerintahan Jawa Barat, masih betul-betul baru dalam hidupku.
Maklum, saat itu baru pertama kalinya aku menginjakkan kaki di gedung yang di atasnya terdapat ujung seperti tusukan sate, setelah sekitar 1 bulan 20 hari sebelumnya aku menghabiskan waktu reporting di Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Di gedung itu, melangkah dalam pergaulan pun masih kaku, karena semuanya serba baru. Walau aku bertegur sapa, namun belum cukup menjadi penawar kebingunganku.
Akhirnya, ku pasrahkan saja rencanaku pada aliran waktu saat itu. Hari pertama di Pemprov (begitu, ia sering disebut) aku mendapatkan beberapa pengalaman baru, mulai dari suasana, teman, dan pikiranku. Aku biasanya berpikir, mendapatkan sepotong berita begitu mudahnya, namun saat itu begitu sulit. Tapi setidaknya, aku mengusung informasi tentang langkah Jabar dalam merespon Huffadzul Qur'an di Jawa Barat.
Esoknya, pergaulan semakin hidup dan luas. Peristiwa longsor pun yang menewaskan tiga orang di Cimenyan, Dago Atas telah ku dengar. Ditambah lagi, Pameran Pendidikan Islam oleh Kementerian Agama di Hotel Jayakarta yang harus aku singgahi. Malamnya pun aku liputan Kongres BEM Nusantara di Universitas Islam Bandung, di Ciburial, Cimenyan. Hari kedua ini setidaknya mulai membuka cakrawala baru reporting di lingkungan orang nomor wahid di Jabar.
Hari ketiga, aku belajar memetakan arah dan perspektif liputanku. Meski masih cenderung terlibat di seremonial, seperti Pameran Pendidikan Islam di Jayakarta Hotel dan APPSI Expo di Gasibu, namun aku mulai mengenal ruang lingkup news di Jabar. Begitupun pada hari keempat yang masih mengantarkanku berkutat di dunia acara, seperti Pembukaan Rakernas APPSI dan Pengarahan Wakil Presiden RI terhadap Gubernur se-Indonesia di Grand Hotel Preanger, Bandung. Meski demikian, aku tak larut dalam seremonial. Hari itu, aku juga mulai 'berani' menggagas ide semisal, koperasi yang kolaps hingga pemberdayaan pesantren di Jabar.
Hari kelima pun masih sama. Aksi difable (orang cacat) di Gedung Sate dan '2010 Degradable Grade Seminar' di Hotel Hilton Bandung menjadi fokus liputanku hari itu. Meski hari itu, ada keinginan mengusung ide pembangunan gedung baru DPRD, namun terpaksa diurungkan, karena alasan tertentu.
Kendati demikian, kisah-kisah ini bukan tanpa identitas arti. Justru dari sinilah beberapa persahabatan di tengah lingkungan baru mulai terasa, interaksi yang lebih butuh kepekaan teruji, sebab aku berada di tengah kaum jurnalis yang lebih variatif dengan nuansa-nuansa orientasi yang tidak seirama.
Aku belajar memahami bahwa semua ini tidaklah sekadar kisah baru, tetapi ia merupakan arti baru yang tidak mudah diartikulasikan hanya dalam teks-teks tulisan. Teks-teks yang jauh dari jangkauan ketikan jemari adalah teks naluri, rasa, dan hati. Ia merupakan sesuatu yang suci, jujur, tulus, dan bahkan mutlak. Saat terelaborasi dalam dunia kata, dunia tulis, dan dunia cerita ke alam nyata, sangat mungkin adanya distorsi, penambahan, pengurangan, dan bahkan deviasi.
Tetapi apapun itu, aku ingin memahaminya dalam satu kata 'arti'. Ya, itulah perjalanan lima hari menjelang akhir pekan ini.
Bandung, 3/12/2010
Pukul 23.16 WIB
Senin (29/11) lalu, aku hanya bisa pasrah beraktivitas di Bandung. Tak ada insiatif melangkah, tak ada sense to be creative, dan tak ada gagasan tentang hal-hal yang layak diekspose siang itu. Mencipta isu baru pun masih kewalahan, karena memang saat itu, Gedung Sate, yang menjadi pusat pemerintahan Jawa Barat, masih betul-betul baru dalam hidupku.
Maklum, saat itu baru pertama kalinya aku menginjakkan kaki di gedung yang di atasnya terdapat ujung seperti tusukan sate, setelah sekitar 1 bulan 20 hari sebelumnya aku menghabiskan waktu reporting di Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Di gedung itu, melangkah dalam pergaulan pun masih kaku, karena semuanya serba baru. Walau aku bertegur sapa, namun belum cukup menjadi penawar kebingunganku.
Akhirnya, ku pasrahkan saja rencanaku pada aliran waktu saat itu. Hari pertama di Pemprov (begitu, ia sering disebut) aku mendapatkan beberapa pengalaman baru, mulai dari suasana, teman, dan pikiranku. Aku biasanya berpikir, mendapatkan sepotong berita begitu mudahnya, namun saat itu begitu sulit. Tapi setidaknya, aku mengusung informasi tentang langkah Jabar dalam merespon Huffadzul Qur'an di Jawa Barat.
Esoknya, pergaulan semakin hidup dan luas. Peristiwa longsor pun yang menewaskan tiga orang di Cimenyan, Dago Atas telah ku dengar. Ditambah lagi, Pameran Pendidikan Islam oleh Kementerian Agama di Hotel Jayakarta yang harus aku singgahi. Malamnya pun aku liputan Kongres BEM Nusantara di Universitas Islam Bandung, di Ciburial, Cimenyan. Hari kedua ini setidaknya mulai membuka cakrawala baru reporting di lingkungan orang nomor wahid di Jabar.
Hari ketiga, aku belajar memetakan arah dan perspektif liputanku. Meski masih cenderung terlibat di seremonial, seperti Pameran Pendidikan Islam di Jayakarta Hotel dan APPSI Expo di Gasibu, namun aku mulai mengenal ruang lingkup news di Jabar. Begitupun pada hari keempat yang masih mengantarkanku berkutat di dunia acara, seperti Pembukaan Rakernas APPSI dan Pengarahan Wakil Presiden RI terhadap Gubernur se-Indonesia di Grand Hotel Preanger, Bandung. Meski demikian, aku tak larut dalam seremonial. Hari itu, aku juga mulai 'berani' menggagas ide semisal, koperasi yang kolaps hingga pemberdayaan pesantren di Jabar.
Hari kelima pun masih sama. Aksi difable (orang cacat) di Gedung Sate dan '2010 Degradable Grade Seminar' di Hotel Hilton Bandung menjadi fokus liputanku hari itu. Meski hari itu, ada keinginan mengusung ide pembangunan gedung baru DPRD, namun terpaksa diurungkan, karena alasan tertentu.
Kendati demikian, kisah-kisah ini bukan tanpa identitas arti. Justru dari sinilah beberapa persahabatan di tengah lingkungan baru mulai terasa, interaksi yang lebih butuh kepekaan teruji, sebab aku berada di tengah kaum jurnalis yang lebih variatif dengan nuansa-nuansa orientasi yang tidak seirama.
Aku belajar memahami bahwa semua ini tidaklah sekadar kisah baru, tetapi ia merupakan arti baru yang tidak mudah diartikulasikan hanya dalam teks-teks tulisan. Teks-teks yang jauh dari jangkauan ketikan jemari adalah teks naluri, rasa, dan hati. Ia merupakan sesuatu yang suci, jujur, tulus, dan bahkan mutlak. Saat terelaborasi dalam dunia kata, dunia tulis, dan dunia cerita ke alam nyata, sangat mungkin adanya distorsi, penambahan, pengurangan, dan bahkan deviasi.
Tetapi apapun itu, aku ingin memahaminya dalam satu kata 'arti'. Ya, itulah perjalanan lima hari menjelang akhir pekan ini.
Bandung, 3/12/2010
Pukul 23.16 WIB
Subscribe to:
Posts (Atom)